RENGAN,  RIAUKontraS.com - Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) kabupaten Indragiri Hulu membenarkan oknum pegawai yang melakukan pungutan sertifikat prona 2016 tersebut, pernah bertugas di Inhu.Tahun 2017,Ia di pindah tugaskan ke BPN kabupaten Indragiri Hilir(tembilahan) Riau, atas ulahnya kepada Masyarakat desa semelinang darat kecamatan peranap geram.Selasa(15/05/18)

Azwar, kepala BPN Indragiri Hulu saat dikonfirmasi melalui selulernya mengatakan,ia tidak mengetahui ada pungutan di desa semelinang darat  kecamatan peranap sebesar Rp.2.500.000/persilnya untuk pengurusan sertifikat prona di tahun 2016,karna,saya baru menjabat sebagai kepala BPN Inhu,ucapnya

Sisi lain, kepala BPN juga mengatakan pegawai yang disebut-sebut oleh kepala Dusun satu semelinang darat yang bernama Sukiman pernah tugas di BPN Inhu,dan kini ia di pindah tugaskan ke BPN kabupaten Indragiri Hilir(Tembilahan).

Hal ini, Azwar juga berjanji pekan depan, Senin 21/05/18 akan mengecek surat milik masyarakat tersebut sudah siap apa belum,karna saya masih diluar kota.tambahnya

Menindak lanjuti pemberitaan yang telah terbit di media ini, Senin 14/05/18, bahwasanya masyarakat tempatan telah dikenakan biaya 2.500.000/persil, pengurusan sertifikat tersebut melalui kadus semelinang darat.

Masyarakat mengatakan, permasalahan ini menjadi bahan pembicaraan warga tempatan karna hampir dua tahun surat tersebut tidak juga rampung kata salah seorang warga bernama Idir.

"Sekitar 50 Kepala Keluarga desa semelinang darat sampai saat ini belum menerima sertifikat yang ia urus melalui perangkat desa " kesal Idir saat dikonfirmasi.

Kejaksaan Republik Indonesia kabupaten Indragiri Hulu, Rengat melalui kasi Intel Jaksa. Nugroho Wisnu.SH mengatakan, apabila memang ada pungutan liar dalam program pembuatan sertifikat tanah yang semestinya gratis pasti akan kami tindak lanjuti,tungkasnya.

Hamdan